apalagi.net-SAMARINDA. Pemerintah Kota Samarinda memastikan tidak akan menggunakan skema pinjaman daerah untuk menutup defisit anggaran, meskipun kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tengah tertekan akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, keputusan tersebut diambil untuk menjaga keberlanjutan fiskal daerah dan menghindari beban utang jangka panjang yang dapat berdampak pada pemerintahan berikutnya.
“Kondisi APBD kami memang sedang mengalami kontraksi. Bahkan bisa dibilang turbulensi. Tapi kami sepakat untuk tidak menutupnya dengan pinjaman,” ujar Andi Harun saat ditemui awak media.
Ia menyebutkan, dalam situasi keuangan yang sulit, pinjaman kerap menjadi pilihan cepat bagi pemerintah daerah agar belanja tetap berjalan. Fasilitas pembiayaan semacam itu, kata dia, masih tersedia melalui berbagai skema, termasuk lembaga keuangan dan perbankan.
“Pengalaman saat pandemi Covid-19 dengan skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menunjukkan bahwa pinjaman bisa menjadi solusi jangka pendek,” kata Andi Harun.
Namun demikian, Pemkot Samarinda memilih untuk tidak menempuh opsi tersebut. Menurut Andi Harun, pinjaman—meskipun menawarkan bunga rendah—tetap berpotensi membebani APBD di tahun-tahun berikutnya.
“Kami tidak ingin kepala daerah selanjutnya harus menanggung kewajiban utang. Karena itu, opsi pinjaman tidak masuk dalam pembahasan kami,” ujarnya menegaskan.
Sebagai langkah penyesuaian, Pemkot Samarinda memilih melakukan efisiensi belanja dan memprioritaskan anggaran pada sektor-sektor dasar. Pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan disebut tetap menjadi fokus utama.
“Kalau keuangan terbatas, maka belanja juga harus menyesuaikan. Yang tidak mendesak bisa ditunda,” katanya.
Andi Harun mengakui, kondisi ini menjadi momentum evaluasi internal, khususnya terkait pola belanja pemerintah daerah. Salah satu yang disorot adalah besarnya anggaran untuk belanja makan dan minum yang nilainya dinilai tidak proporsional.
“Belanja makan dan minum pernah mencapai Rp98 miliar dalam setahun. Ini menjadi pelajaran penting bagi kami untuk lebih efisien,” ujarnya.
Diketahui, APBD Kota Samarinda tahun anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp3,18 triliun, turun signifikan dibandingkan sebelumnya yang mencapai Rp5,3 triliun. Penurunan tersebut dipengaruhi kebijakan penyesuaian transfer ke daerah dari pemerintah pusat.
Meski demikian, Andi Harun memastikan pemerintah kota tetap optimistis menghadapi tantangan tersebut dan berkomitmen menjaga stabilitas pelayanan kepada masyarakat.
