apalagi.net-SAMARINDA. Kemajuan teknologi informasi membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar pengawasan publik dilakukan secara bertanggung jawab dan berdasarkan informasi yang akurat.
Pesan tersebut mengemuka dalam Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-5 yang digelar Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sayid Muziburrachman, di Jalan H. Basri, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Jumat (12/6/2026).
Dalam kegiatan itu, Sayid mengatakan perkembangan teknologi digital telah mengubah pola partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Menurut dia, berbagai platform digital dapat menjadi sarana bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, hingga mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah secara lebih terbuka.
Politisi Partai Golkar itu juga menilai keterlibatan masyarakat melalui media digital akan semakin efektif apabila dilakukan secara bijaksana dan mengedepankan etika. Dengan demikian, teknologi tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Teknologi informasi harus dimanfaatkan sebagai alat untuk memperkuat demokrasi. Masyarakat sekarang memiliki akses yang lebih mudah untuk mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab,” kata Sayid.
Narasumber Arif Rakhman menambahkan bahwa literasi digital menjadi kemampuan yang harus dimiliki masyarakat di tengah derasnya arus informasi. Menurut dia, warga perlu memastikan setiap informasi yang diterima maupun dibagikan berasal dari sumber yang kredibel agar tidak mudah terpengaruh hoaks.
Sementara itu, narasumber Ahmad Naelul Abrori mengatakan keterbukaan informasi publik harus berjalan beriringan dengan kesadaran masyarakat dalam menggunakan media digital secara bertanggung jawab. Ia menilai pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan akan lebih efektif apabila dilakukan dengan cara yang santun, berbasis data, dan sesuai aturan.
Diskusi yang dipandu moderator Abdullah berlangsung interaktif. Sejumlah peserta mengajukan pertanyaan mengenai pemanfaatan teknologi informasi untuk mengawal kebijakan publik, pentingnya literasi digital, serta peran masyarakat dalam memperkuat demokrasi melalui pengawasan yang konstruktif.
