apalagi.net-SAMARINDA. Anggota DPRD Kalimantan Timur Agus Suwandy menilai perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang besar bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengawasan jalannya pemerintahan.
Namun, ia mengingatkan bahwa kemajuan digital harus diiringi dengan peningkatan literasi agar tidak menimbulkan disinformasi yang merugikan publik.
Pesan tersebut disampaikan Agus saat menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-5 bertema “Teknologi Informasi untuk Efektivitas Pengawasan Publik dan Demokrasi Digital”, Sabtu (13/6/2026).
Menurutmya, kehadiran berbagai platform digital telah mengubah hubungan antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih terbuka. Warga kini dapat memantau kebijakan, menyampaikan kritik, hingga melaporkan persoalan di lingkungan mereka dengan lebih cepat dan mudah.
“Teknologi tidak boleh hanya dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi. Yang lebih penting adalah bagaimana teknologi menjadi instrumen pengawasan publik yang efektif terhadap setiap kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltim itu mengatakan, keterbukaan informasi merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem demokrasi modern. Karena itu, pemerintah daerah perlu terus memperkuat akses informasi publik agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan.
Meski demikian, Agus menyoroti tantangan yang muncul seiring derasnya arus informasi di media digital. Ia menyebut masih banyak masyarakat yang rentan terpapar informasi tidak akurat akibat rendahnya kemampuan memverifikasi sumber informasi.
Menurut dia, demokrasi digital yang sehat hanya dapat terwujud apabila masyarakat mampu menggunakan teknologi secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Partisipasi publik yang tinggi harus berjalan beriringan dengan kesadaran untuk menjaga kualitas informasi yang beredar di ruang digital.
“Pengawasan publik akan semakin kuat ketika masyarakat tidak hanya aktif menyampaikan pendapat, tetapi juga mampu memastikan informasi yang digunakan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipercaya,” katanya.
Melalui kegiatan tersebut, Agus berharap masyarakat semakin memahami peran strategis teknologi informasi dalam memperkuat demokrasi daerah. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga.
