apalagi.net-SAMARINDA. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diminta memperkuat pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan agar selaras dengan upaya perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan. Penguatan pengawasan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diserahkan kepada pemerintah daerah.
LHP kepatuhan atas penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kehutanan pada kegiatan usaha pertambangan Semester II Tahun 2025 diserahkan di Ruang Mulawarman, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (21/1/2026).
Wakil Gubernur Kalimantan Timur H Seno Aji menyatakan, hasil pemeriksaan BPK tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembenahan kebijakan dan penguatan sistem pengawasan sektor pertambangan. Menurutnya, sektor ini harus dikelola secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan dampak lingkungan di kemudian hari.
“Pengelolaan pertambangan tidak hanya berbicara soal kontribusi ekonomi, tetapi juga tentang keberlanjutan lingkungan dan keselamatan ruang hidup masyarakat,” kata Seno Aji.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen meningkatkan kepatuhan pelaku usaha pertambangan terhadap seluruh regulasi yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan. Komitmen tersebut sejalan dengan arah pembangunan daerah yang menempatkan prinsip keberlanjutan sebagai fondasi utama.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Mochammad Suharyanto menjelaskan, pemeriksaan kepatuhan dilakukan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah dan pelaku usaha melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari pemeriksaan tersebut, BPK menyampaikan sejumlah rekomendasi yang perlu segera ditindaklanjuti.
“Rekomendasi ini disusun untuk mendorong perbaikan yang berkelanjutan dan memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam,” ujar Suharyanto.
Ia menegaskan, tindak lanjut atas rekomendasi BPK menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan, sekaligus memastikan tata kelola keuangan dan pelayanan publik berjalan secara transparan serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
