apalagi.net-KUBAR. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, mengajak masyarakat untuk tidak bersikap pasif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-1 yang digelar di Gedung PKK Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Jumat (23/1/2026).
Dalam kegiatan yang mengusung tema Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Demokratis itu, Ekti menekankan bahwa keterlibatan warga menjadi fondasi utama bagi terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Menurut Ekti, peran masyarakat tidak berhenti pada momentum pemilihan umum. Ia menilai, warga juga memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam pengawasan kebijakan, memberikan masukan, serta ikut mengawal program pembangunan di daerahnya.
“Demokrasi tidak cukup hanya memilih pemimpin. Masyarakat harus aktif mengawasi jalannya pemerintahan agar kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak pada kepentingan publik,” kata Ekti.
Ia menambahkan, komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat akan memperkuat kepercayaan publik. Dengan demikian, program pembangunan yang dijalankan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan warga.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan Lorensius Balak sebagai narasumber. Ia menyoroti pentingnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam sistem demokrasi. Menurutnya, kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran dan partisipasi publik.
Diskusi yang dipandu moderator Casto berlangsung dinamis. Sejumlah peserta menyampaikan aspirasi dan kritik terkait pelayanan publik serta pembangunan daerah yang dinilai masih perlu ditingkatkan.
Melalui PDD ini, diharapkan masyarakat semakin berani menyuarakan pendapat dan berperan aktif dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang demokratis di Kalimantan Timur.
