apalagi.net-SAMARINDA. <span;>Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan pemerintah masih menjadi tantangan demokrasi di daerah. Hal inilah yang mendorong Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Agus Suwandi kembali menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) di Gunung Kelua, Kacamatan Samarinda Ulu pada, Sabtu (24/1/2026).
Dalam kegiatan yang mengangkat tema “Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Demokratis” tersebut, dirinya menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan, bukan hanya saat momentum pemilu.
Menurut Agus Suwandi, demokrasi yang sehat tidak bisa hanya bergantung pada wakil rakyat dan pemerintah semata, melainkan harus melibatkan masyarakat sebagai pengawas sekaligus pemberi masukan kebijakan.
“Partisipasi publik bukan hanya soal memilih saat pemilu, tetapi juga ikut terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan pemerintah,” kata Sugiyono di hadapan peserta kegiatan.
Kegiatan PDD ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga generasi muda. Mereka mendapatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam sistem demokrasi, termasuk saluran resmi untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah dan DPRD.
Politisi Partai Gerindra tersebut menyebut, keterlibatan masyarakat dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan kritik dan saran secara konstruktif.
“Masyarakat harus berani bersuara. Kritik dan masukan yang disampaikan dengan cara yang benar justru menjadi bagian penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Agus Suwandi menambahkan, terbukanya ruang partisipasi publik juga berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Dengan begitu, potensi penyimpangan kebijakan dapat diminimalisasi sejak dini.
“Ketika masyarakat ikut mengawasi jalannya pemerintahan, maka kebijakan yang dihasilkan akan lebih berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.
