apalagi.net–KUTAI TIMUR. Kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-11 dengan tema Hak dan Kewajiban Masyarakat Sipil digelar di anggota DPRD Kaltim, Apansyah di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Minggu (30/11/2025) dengan menghadirkan narasumber Muhammad Fikri Bashar.
Melalui sambutannya, Apansyah menyampaikan bahwa masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal. Ia menilai bahwa partisipasi publik tidak hanya menjadi hak warga, tetapi juga bentuk tanggung jawab untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Demokrasi yang kuat hanya dapat terwujud jika masyarakat turut aktif mengawasi jalannya pemerintahan,” ujarnya.
Kegiatan ini juga diisi dengan diskusi terbuka antara warga dan penyelenggara. Berbagai persoalan terkait demokrasi daerah dibahas, mulai dari peningkatan literasi politik hingga menjaga ketertiban dalam proses berdemokrasi. Diskusi berlangsung interaktif dengan beragam pandangan yang disampaikan peserta.
Apansyah menilai kegiatan PDD penting untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai peran mereka dalam sistem demokrasi.
“Warga harus memahami haknya, namun juga sadar akan kewajibannya. Partisipasi masyarakat adalah kunci agar demokrasi berjalan dengan baik,” katanya.
Ia menambahkan bahwa keterlibatan publik merupakan bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Semakin besar keberanian masyarakat untuk bersuara dan mengawasi, semakin kuat pula demokrasi yang kita bangun,” imbuhnya.
Kegiatan PDD ke-11 ditutup dengan ajakan bagi warga Kutai Timur untuk terus aktif dalam proses pembangunan dan pengawasan kebijakan publik.
