apalagi.net-SAMARINDA. Keterbatasan kursi SMA dan SMK negeri saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kabupaten Kutai Timur kembali menjadi perhatian. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agus Aras, menilai persoalan tersebut tidak cukup diatasi dengan pembangunan sekolah baru, tetapi juga membutuhkan penguatan peran sekolah swasta melalui kebijakan pendidikan yang lebih berimbang.
Lonjakan jumlah calon peserta didik yang berebut masuk sekolah negeri di Sangatta Utara dan Sangatta Selatan dinilai menjadi sinyal bahwa kapasitas pendidikan di wilayah tersebut belum mampu mengimbangi pertumbuhan jumlah lulusan SMP.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agus Aras, mengatakan pemerintah provinsi perlu menyiapkan solusi yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh aspek kebijakan yang mendukung pemerataan akses pendidikan.
Menurutnya, evaluasi terhadap berbagai program bantuan pendidikan, termasuk beasiswa dan bantuan perlengkapan sekolah, menjadi langkah penting agar seluruh siswa memiliki kesempatan yang sama, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Agus menilai selama sekolah swasta belum memperoleh dukungan yang memadai, masyarakat akan tetap menjadikan sekolah negeri sebagai pilihan utama karena dianggap lebih terjangkau.
“Kalau sekolah swasta diberi perhatian yang sama, baik dari sisi kualitas maupun dukungan pembiayaan, masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan untuk menyekolahkan anak-anaknya,” ujarnya.
Legislator dari daerah pemilihan Kutai Timur, Kota Bontang, dan Kabupaten Berau itu menambahkan, banyak sekolah swasta yang memiliki kualitas pembelajaran yang baik.
Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya fokus pada penambahan ruang kelas atau pembangunan sekolah baru, tetapi juga memperkuat ekosistem pendidikan secara keseluruhan.
Di sisi lain, Agus mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang telah menyiapkan lahan untuk pembangunan SMA Negeri 2 Sangatta Selatan dan SMA Negeri 3 Sangatta Utara. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pembangunan tersebut memerlukan proses sehingga belum bisa menjawab kebutuhan daya tampung dalam waktu singkat.
Ia berharap evaluasi terhadap kebijakan pendidikan segera dilakukan sehingga persoalan kekurangan kursi di sekolah negeri tidak kembali terulang pada tahun ajaran mendatang.
Menurut Agus, kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta menjadi salah satu kunci untuk memastikan seluruh lulusan SMP tetap dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
