apalagi.net-KUTIM. Anggota DPRD Kalimantan Timur, Apansyah, menekankan pentingnya keterbukaan dalam setiap tahapan penyusunan hingga penggunaan anggaran daerah. Hal itu disampaikannya saat menggelar Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-2 di Desa Bumi Jaya, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Sabtu (14/3/2026).
Menurut Apansyah, transparansi anggaran menjadi salah satu syarat utama terciptanya pemerintahan yang akuntabel. Keterbukaan tersebut, kata dia, memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pembangunan di daerah.
Dalam forum yang dihadiri warga setempat, Apansyah menilai partisipasi publik sangat dibutuhkan agar kebijakan pemerintah benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia menyebut, pengawasan dari masyarakat dapat mencegah potensi penyimpangan sekaligus meningkatkan efektivitas program pembangunan.
“Anggaran daerah berasal dari rakyat, sehingga penggunaannya juga harus diketahui dan diawasi oleh masyarakat,” ujar Apansyah.
Kegiatan tersebut menghadirkan Aly Azhari sebagai narasumber. Dalam paparannya, Aly menjelaskan bahwa keterbukaan informasi dalam proses perencanaan dan penganggaran mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Ia menambahkan, masyarakat perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan agar pembangunan berjalan lebih partisipatif dan tepat sasaran. Dengan demikian, pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh warga.
Diskusi yang dipandu moderator M. Fikri Baashar berlangsung interaktif. Warga memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan pertanyaan terkait akses informasi anggaran, mekanisme pengawasan, hingga pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa.
Melalui kegiatan tersebut, Apansyah berharap kesadaran masyarakat untuk mengawal penggunaan anggaran publik terus meningkat, sehingga tercipta pemerintahan yang lebih terbuka, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan warga.
