apalagi.net-SAMARINDA. Kementerian Sosial mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) segera menuntaskan proses pengajuan Sekolah Rakyat agar program tersebut bisa direalisasikan dalam waktu dekat sebagai bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan.
Dorongan tersebut disampaikan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat menerima audiensi jajaran Pemprov Kalimantan Timur dan Pemkab PPU di Kantor Kementerian Sosial, Rabu (4/2/2026).
Dalam pertemuan itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji, Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin, serta Ketua DPRD PPU Raup Muin menyampaikan kesiapan daerah untuk mendukung pendirian Sekolah Rakyat di wilayah masing-masing.
Agus Jabo menegaskan bahwa kesiapan administrasi menjadi faktor kunci agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera dimulai. Ia meminta pemerintah daerah melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan, termasuk dokumen perencanaan dan dukungan teknis.
“Pemerintah pusat sudah membuka ruang. Sekarang tinggal bagaimana kesiapan daerah agar pembangunan bisa berjalan tahun ini dan sekolah dapat segera menerima peserta didik,” kata Agus Jabo.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat dirancang sebagai program terpadu yang tidak hanya berfokus pada pendidikan formal, tetapi juga pembinaan karakter dan pemberdayaan sosial bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Hingga saat ini, pemerintah pusat telah mengembangkan 166 Sekolah Rakyat rintisan yang tersebar di berbagai daerah dan menampung lebih dari 15.000 siswa. Selain itu, pembangunan 104 Sekolah Rakyat permanen juga tengah berjalan untuk memperkuat program tersebut dalam jangka panjang.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan pendirian 500 Sekolah Rakyat di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Setiap sekolah dirancang memiliki daya tampung hingga 1.000 siswa, sehingga membutuhkan dukungan penuh dan kesiapan matang dari pemerintah daerah.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menyatakan bahwa di wilayahnya saat ini telah berdiri tiga Sekolah Rakyat rintisan. Ia berharap keberadaan sekolah tersebut dapat memberikan dampak nyata dalam menurunkan angka kemiskinan di Kalimantan Timur.
“Pemprov Kalimantan Timur siap bersinergi dengan pemerintah pusat agar program Sekolah Rakyat bisa menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan,” ujar Seno Aji.
Audiensi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat teknis dari Kabupaten Penajam Paser Utara, antara lain Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Bappeda, serta unsur protokol dan perancang peraturan perundang-undangan daerah.
Keterlibatan lintas perangkat daerah itu dinilai penting untuk memastikan kesiapan perencanaan, regulasi, dan dukungan sumber daya dalam pendirian Sekolah Rakyat di tingkat daerah.
Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan di berbagai wilayah Indonesia.
