apalagi.net-KUTIM. Anggota DPRD Kalimantan Timur Apansyah menekankan pentingnya keterlibatan langsung masyarakat dalam setiap proses pemerintahan, tidak hanya saat pemilihan umum. Hal itu ia sampaikan saat menggelar Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-1 di Desa Benua Baru Ulu, Kecamatan Sangkulirang, Jumat malam (23/1/2026).
Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 19.00 Wita tersebut dihadiri warga setempat dan dikemas dalam bentuk dialog interaktif. Acara menghadirkan narasumber M. Fikri Bashar dengan moderator Aly Azhari.
Dalam pemaparannya, Apansyah menyebut partisipasi publik sebagai kunci utama terciptanya tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berpihak pada rakyat. Menurutnya, masyarakat perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pengawasan kebijakan.
“Demokrasi tidak berhenti di bilik suara. Masyarakat harus berani menyampaikan aspirasi dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan,” ujar Apansyah.
Ia menilai, keterlibatan warga secara aktif dapat menjadi benteng pencegah penyimpangan kewenangan sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
“Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin kuat kontrol publik. Ini penting agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan warga,” katanya.
Sementara itu, M. Fikri Bashar menjelaskan bahwa partisipasi publik idealnya dibangun atas hubungan yang setara antara pemerintah dan masyarakat. Ia mendorong penguatan pendidikan politik, pemanfaatan ruang partisipatif, serta penggunaan teknologi digital sebagai sarana penyaluran aspirasi.
Ia juga menekankan pentingnya peran DPRD dan masyarakat sipil dalam memastikan setiap masukan warga ditindaklanjuti secara konkret, bukan sekadar formalitas.
Melalui kegiatan PDD tersebut, Apansyah berharap kesadaran demokrasi masyarakat Kalimantan Timur terus tumbuh dan bertransformasi menjadi kekuatan nyata dalam proses pengambilan keputusan publik.
