apalagi.net–Kutai Timur. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) di Benua Etam. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PPPA Kaltim 2025, Minggu (25/5/2025) malam di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Kutai Timur.
Rakorda tahun ini mengusung tema “Membangun Sinergitas dan Kolaborasi untuk Mewujudkan Lingkungan yang Ramah Perempuan dan Peduli Anak melalui Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Provinsi Kalimantan Timur”. Kegiatan ini berlangsung hingga 27 Mei 2025 dan menjadi forum strategis dalam menyusun arah kebijakan dan sinergi program PPPA di seluruh wilayah Kaltim.
Dalam sambutannya, Seno menekankan bahwa isu perempuan dan anak tidak bisa ditangani hanya oleh satu pihak.
“Melalui Ruang Bersama Indonesia (RBI), kita harapkan tercipta koordinasi yang solid antar pihak. RBI bukan hanya forum, tapi harus menjadi gerakan nyata dalam mewujudkan lingkungan yang aman, setara, dan berdaya bagi perempuan serta anak-anak di Kaltim,” tegasnya.
Seno juga menyatakan bahwa Pemprov Kaltim mendukung penuh penerapan RBI di seluruh kabupaten/kota sebagai bagian dari penguatan sistem perlindungan, sekaligus pengarusutamaan gender dan hak anak.
Ia menyoroti capaian 9 dari 10 kabupaten/kota di Kaltim yang telah meraih predikat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), termasuk Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Kutai Timur, Berau, Kutai Barat, dan Paser. Namun, Kabupaten Mahakam Ulu disebut masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
“Ini tantangan kita bersama untuk memastikan seluruh wilayah Kaltim layak anak, dan mengedepankan kesejahteraan keluarga, perlindungan anak, serta penguatan peran perempuan,” tambahnya.
Rakorda ini juga menjadi wadah dalam mengintegrasikan kebijakan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA) sebagai bagian dari penguatan peran desa dan kelurahan sebagai garda terdepan pembangunan.
“Perempuan dan anak tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan, tetapi harus dilibatkan sebagai subjek yang aktif dalam seluruh proses — mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan,” ujar Seno.
Tampak hadir dalam acara pembukaan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Kepala DP3A Kaltim Noryani Sorayalita, perwakilan Komisi IV DPRD Kaltim, serta narasumber nasional seperti Deputi Bidang Kesetaraan Gender KPPPA RI Dr. Amurwani Dwi Lestariningsih, dan Fasilitator Nasional D/KRPPA Drs. Dermawan. Selain itu, kepala OPD se-Kaltim, instansi vertikal, dan para undangan turut meramaikan acara tahunan tersebut.
Rakorda ini diharapkan mampu menghasilkan strategi yang aplikatif dan berkelanjutan dalam memperkuat perlindungan serta pemberdayaan kelompok rentan, dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis kearifan lokal.
