apalagi.net–KUTIM. Anggota DPRD Kalimantan Timur, Agus Aras, menegaskan bahwa politik memegang peranan sentral dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) bertema “Keterkaitan Antara Politik & Kesejahteraan Sosial” yang digelar di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Rabu (30/7/2025).
“Politik bukan sekadar perebutan kekuasaan. Ia adalah instrumen strategis untuk merumuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat,” ujar politisi Partai Demokrat tersebut.
Agus mencontohkan kebijakan seperti BPJS, subsidi, dan berbagai program bantuan sosial sebagai produk dari politik yang sehat dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Menurutnya, tanpa fondasi politik yang kokoh, sulit bagi negara untuk mencapai kesejahteraan sosial secara merata.
“Negara yang memiliki stabilitas politik akan lebih mudah mewujudkan kesejahteraan sosial,” tegasnya.
Ia berharap kegiatan ini dapat membuka pemahaman masyarakat Sangatta Selatan tentang pentingnya keterkaitan antara politik, demokrasi, dan kesejahteraan sosial. Menurut Agus, dukungan publik terhadap proses demokrasi menjadi bagian penting dalam menciptakan masyarakat adil dan makmur, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila.
Sementara itu, narasumber kegiatan, Selamat Said Sanib, memaparkan konsep welfare state atau negara kesejahteraan yang menjadi bagian integral dalam konstitusi Indonesia.
“Negara wajib hadir untuk menjamin kesejahteraan rakyat, melalui jaminan sosial, pemerataan ekonomi, hingga penguatan UMKM,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa konstitusi secara tegas menyebutkan tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar. Implementasi dari mandat tersebut, menurutnya, bisa dilihat melalui program-program seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
“Ini adalah bentuk nyata dari demokrasi politik dan ekonomi dalam kerangka Pancasila,” jelasnya.
Selamat juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Demokrasi politik, katanya, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, hak pilih, kebebasan berpendapat, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Sementara demokrasi ekonomi menuntut distribusi yang adil terhadap sumber daya serta penolakan terhadap sistem ekonomi liberal yang hanya menguntungkan elite tertentu.
“Pemerintah wajib mengelola sektor strategis untuk kepentingan bersama, bukan untuk segelintir kelompok,” pungkasnya.
