apalagi.net–SAMARINDA. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Agus Suwandi menyerukan agar pemerintahan daerah tidak melupakan akar moral bangsa dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-9 yang di Kelurahan Air Hitam, Samarinda Ulu, pada Minggu (5/10/2025).
Kegiatan yang mengusung tema “Kepemerintahan yang Baik Bersumber Nilai Budaya Bangsa” itu dihadiri warga setempat dan sejumlah perwakilan lembaga pemerintah.
Di hadapan peserta, Agus menegaskan bahwa demokrasi yang sehat bukan berarti menolak pemerintah, melainkan mengoreksi jalannya kekuasaan.
“Kepemerintahan kita jangan berarti harus ditolak. Itu bagian dari koreki yang harus kita lakukan,” ujar Agus.
Potisi Partai Gerindra itu menilai prinsip good governance tidak boleh berhenti pada slogan semata. Pasalnya, menurut Agus Suwandi pemerintahan harus menegakkan kepastian hukum, transparansi, keadilan, kesetaraan, efektivitas, akuntabilitas, serta memiliki visi strategis yang berorientasi pada masa depan bangsa.
“Pancasila adalah dasar etika pemerintahan kita. Apa yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya selalu berpijak pada nilai-nilai Pancasila,” katanya.
Dirinya juga menekankan pentingnya nilai gotong royong sebagai wujud partisipasi publik dan solidaritas sosial. Selain itu ia juga menegaskan bahwa demokrasi Indonesia bukan barang impor, tetapi tumbuh dari tradisi musyawarah untuk mufakat.
“Kita harus bersyukur, karena nilai-nilai ini hidup di tengah masyarakat. Gotong royong, musyawarah, dan kearifan lokal itu adalah wajah asli demokrasi kita,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Kesbangpol Kaltim, Fatimah Waty, yang hadir sebagai narasumber, menilai kegiatan seperti ini penting untuk memperkuat kesadaran politik masyarakat.
“Demokrasi tidak berhenti di bilik suara, tapi bagaimana masyarakat terlibat aktif dalam pembangunan daerah,” katanya.
Menutup kegiatan, Agus berharap nilai-nilai musyawarah dan gotong royong tidak hanya dijaga dalam kata, tetapi juga dipraktikkan dalam kebijakan publik.
“Kita jalankan ini sebagai bagian dari ibadah sosial. Semoga membawa manfaat dan keberkahan,” pungkasnya.
